Hamilnya Polwan Asal NTT Menguak ketidakberesan Pansel di Polda NTT
Tribun Jateng
Sebanyak 1000 Calon Polwan mengikuti upacara pembukaan Pendidikan Pembentukan Polisi Tugas Umum Brigadir Polwan TA 2014
TRIBUNNEWS.COM. KUPANG -- Kasus hamilnya dua siswi Polwan asal NTT menguak adanya ketidakberesan di tubuh panitia seleksi (pansel) di Kupang (Polda NTT). Mabes Polri harus mengusut kasus ini sampai tuntas.
Kepala
Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat
(NTT dan NTB, Darius Beda Daton, mengatakan itu ketika dimintai
tanggapannya, Kamis (11/9/2014). Menurutnya, jika pansel khususnya
pada tahap pemeriksaan kesehatan benar-benar profesional, kasus ini
(dua siswi Polwan) tidak terjadi.
"Saya sudah membaca
pemberitaan. Saya kira problemnya ada di pansel, khususnya yang
menangani bidang kesehatan. Lalu kita tanya ke mana dokter dari RS
Bhayangkara yang waktu itu melakukan pemeriksaan," kata Darius. Terkuaknya
kasus ini, lanjut Darius, semakin menguatkan dugaan masyarakat bahwa
masuk polisi harus punya uang banyak untuk menyogok.
"Dengan
kejadian ini, maka dugaan orang selama ini bahwa kalau masuk Polri
harus bayar mahal, ada benarnya. Selama ini kalau ada orangtua yang
anaknya ikut seleksi masuk polisi, meski sulit dibuktikan, tetapi
mereka katanya harus menyiapkan uang banyak. Karena itu, kasus ini
harus diusut tuntas agar menjadi terang benderang," tegas Darius.
Darius
mengatakan, dua tahun lalu Ombudsman dilibatkan dalam panitia seleksi
daerah. Namun, lanjutnya, keterlibatan Ombudsman hanya sebagai tim
pemantau sehingga tidak memungkinkan terlibat lebih jauh dan tidak bisa
mengetahui praktik yang tidak patut.
"Dulu mereka melibatkan
pihak di luar Polri, tapi kami tidak tahu mengapa dua tahun terakhir
ini tidak lagi melibatkan panitia dari luar. Kalau kami tahun ini
masuk (dalam kepanitiaan) mungkin bisa kasih masukan kepada mereka.
Saya hanya pesan, kita mendukung upaya Mabes Polri untuk mengusut kasus
ini. Karena ada dugaan kuat, tim pansel di Kupang yang 'bermain'," kata Darius.
